Pahit Bagi Pengusaha Percetakan

TRIBUNJATENG.COM – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di tahun ini, akan terasa pahit untuk para pemilik usaha percetakan di wilayah Jawa Tengah.

Hal ini tidak lain merupakan imbas, dari mulai diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2017 tentang Kampaye Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam peraturan tersebut, khususnya dalam pasal 5, tercantum aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye, dimana penyebaran Bahan Kampanye, dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, akan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kondisi tesebut, tentu akan berdampak langsung pada sepinya order yang akan diterima oleh para pemilik usaha percetakan, jika dibandingkan dengan pilgub periode sebelumnya.

Sementara itu, jika dilihat lebih dekat, maka sebetulnya peraturan ini muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Dengan aturan baru ini, masyarakat tidak akan lagi melihat maraknya “sampah visual” yang menjamur di sejumlah jalan protokol selama pelaksanaan kampanye berlangsung.

Perlu diingat, bahwa tidak semua Alat Peraga Kampanye (APK) yang digagas oleh tim sukses pasangan calon pemimpin daerah, memenuhi standar kelayakan, bahkan tidak jarang pula pada periode sebelumnya, justru menggunakan cara yang ilegal, misal dengan memaku langsung di pohon, atau menempatkan di tempat yang memang bukan peruntukannya.

Sementara itu, sejumlah dampak negatif juga dimungkinkan terjadi, salah satunya adalah berkurangnya pendidikan politik di ranah publik untuk masyarakat Jawa Tengah.

Perlu diketahui, tidak semua masyarakat, mampu mengakses pendidikan politik, baik di meda cetak atau elektronik.

Sedangkan, dengan adanya Alat Peraga Kampanye, maka akan memungkinkan pendidikan politik untuk masyarakat dapat dilakukan secara luas dan tersedia secara gratis.

Dengan baiknya pendidikan politik di masyakat, maka minat masyarakat Jawa Tengah untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada tentu akan meningkat.

Di sisi lain, sebagaimana yang telah diperkirakan, maka kampanye pilgub ini, akan semakin riuh di dunia maya, khususnya di platform media sosial.

Dengan meningkatnya tren pengguna sosial media di Indonesia, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengguna internet terbanyak ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Hal ini tentu akan berimbas pada terjadinya transformasi kampanye massal menjadi kampanye indiviual, yang akan langsung di akses di perangkat masing-masing pengguna. Kampanye digital ini, diyakini lebih efektif, khususnya untuk menjaring pemilih pemula yang lebih akrab dengan dunia teknologi informasi.

Menurut data yang dirilis lembaga survei Statista, hingga bulan Januari 2018, Indonesia menduduki jumlah pengguna twitter tertinggi pada posisi ketiga, setelah Amerika Serikat dan Brasil.

Menurut data tersebut, Indonesia mememiliki 53 Juta Pengguna Twitter aktif per bulan, sedikit di bawah Brasil dengan 57 Juta pengguna, dan Amerika serikat dengan 110 juta pengguna. Posisi ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara pengguna twitter paling aktif di kawasan Asia Pasifik.

Data lain juga mengungkapan, Indonesia juga menempati posisi keempat berdampingan dengan Brasil, untuk pengguna Facebook dengan jumlah pengguna 130 juta pengguna.

Pada posisi pertama diduduki oleh India dan posisi kedua oleh Amerika Serikat dengan jumlah pengguna masing masing 250 juta dan 230 juta pengguna.

Sebagai catatan, dengan hadirnya UU Informasi dan Transaksi Elektornik, memungkinkan pegiat media sosial yang melakukan kampanye di dunia maya, dapat dihukum, jika memang terbukti melanggar aturan perundangan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, baik tim sukses atau massa pendukung pasangan calon perlu lebih teliti dan cermat ketika menggalang dukungan di media sosial.

Budayakan untuk berdemokrasi bersih, agar tercipta suasana yang damai dan kondusif, sekaligus mampu membuktikan kepada daerah lain, bahwa Pilgub Jateng merupakan Pilgub yang santun dan membawa kemaslahatan untuk semua kalangan.

Lalu apakah promosi/kampanye di media sosial ini bisa berpotensi ikut menggerak ekonomi? terkait Pilgub tidak ada kaitannya. Bahkan penelitian terbaru, sosmed tidak berpengaruh pada penjualan UMKM secara signifikan.

Sosmed hanya berpengaruh signifikan pada pedagang retailer online besar. Maksudnya sosmed akan berdampak pada pedagang online besar. Kalau UMKM dampaknya nyaris tidak kelihatan.

Cuma berhubungan dengan pendidikan politik saja. Kecuali dia bergabung di paltform yang sudah mapan, bersama UMKM lain.

Usaha yang marak terkait Pilgub juga akan menggandeng usaha yang bergerak di dunia digital marketing.

Beberapa strategi digital marketing diantaranya e-mail marketing, sosmed marketing, dan web marketing, juga dimungkinan beberapa startup perusahaan mobile application, juga akan ikut dengan mengembangkan game bertema pilgub.

Sayangnya, platform iklan media digital kini di dominasi asing, macam google ads, iklan FB, IG ads. Kalau ada anggaran iklan, maka larinya akan ke luar negeri.

Kalau dibilang pembatasan APK menurunkan, ya pasti turun untuk bidang percetakan dan media iklan below the line, atau media non cetak dan non elektronik.Tapi ya itu, akan bergeser ke internet yang sampai saat ini, saya lihat belum ada aturan spesifik yang mengatur kampanye di internet.

Ada aturan Bawaslu yang membatasi jumlah akun sosmed (resmi), kalau abal-abal, atau iklan di platform lain, Google ads misalnya, memang agak susah monitornya. (Tim)

Tulisan ini sudah pernah diterbitkan di Harian Tribun Jateng tanggal 1 April 2018

sumber : https://jateng.tribunnews.com/amp/2018/04/02/news-analysis-pahit-bagi-pengusaha-percetakan

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

[+] kaskus emoticons nartzco

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas