Agu 29

Integrasi Sistem dalam E-Tilang Perlu Perhatian

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Bayu Bagas Hapsoro menilai, kesiapan Kepolisian untuk melakukan program tilang elektronik (e-tilang) layak mendapatkan apresiasi publik.

Setidaknya dengan penerapan e-tilang ini, masyarakat akan mendapatkan sejumlah kemudahan ketika terkena tilang. Selain itu, penerapan program ini, juga diyakini akan mampu menekan kasus pungli dan membantu membangun kepercayaan masyarakat akan terwujudnya sistem peradilan hukum yang baik.

Dalam pelaksanaannya, terutama dalam tahap awal diberlakukannya program ini, koordinasi dan sinkroniasi data antara pihak kepolisian dan para pemangku kepentingan harus menjadi perhatian utama. 

 

Sebagaimana pihak Perbankan, yang juga harus siap mengintegrasikan sistem layanannya dengan pihak Kepolisian, Kejakasaan, dan Pengadilan Negeri setempat. Bahkan jika diperlukan, aplikasi ini juga dapat terintegrasi dengan layanan E-Banking, sehingga masyarakat dapat membayar tilang, cukup melalui telepon pintar, hingga tidak perlu repot pergi ke Bank atau ATM.

Selanjutnya, kesiapan infrastruktur, yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, serta jaringan, juga perlu mendapatkan penambahan kapasitas secara berkala.

Hal lainnya adalah, kapasitas Sumber Daya Manusia pelaksana di lingkungan terkait yang mutlak  mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan akan teknologi e-tilang ini.

Serta tentu saja, pengembangan sebuah aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna akhir, bahkan bagi pengguna yang awam teknologi. Hal ini penting disadari, agar penerapan E-tilang benar benar akan mempermudah masyarakat, bukan sebaliknya.

 

Di sisi lain, Lanjut Bayu pelaksanaan program e-tilang ini, diharapkan akan terus menerus mengalami perbaikan dan inovasi, dan terus menambah integrasi layanannya.

Sebagaimana yang telah diterapkan di sebuah negara kecil di Eropa bagian Utara bernama Estonia. Penduduk di negara itu, dapat mengakses segala keperluan pribadinya, mulai dari denda tilang, catatan kesehatan, akses mengurus usaha ke  pemerintah kota, hingga ijin orang tua untuk keperluan berkemah di sekolah, cukup dengan satu akses dari telepon pintar.

Tidak hanya warga masyarakat yang diuntungkan, akan tetapi Pemerintah juga diuntungkan dengan adanya efisiensi biaya. Tentu saja hal tersebut dapat dilakukan, karena akses internet di negara tersebut, sudah dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder atau pelengkap.

Pria yang menggeluti bidang E-Commerce ini menilai kekhawatiran konsumen adalah hal yang wajar, terutama jika berkaitan dengan penerapan sebuah sistem yang relatif baru, termasuk aplikasi e-tilang.

Namun sebagaimana diketahui bersama, selalu ada Prosedur Operasi Standar yang telah ditetapkan, termasuk oleh pihak perbankan. Selama ini, jika terjadi komplain atas kesalahan sistem, maka konsumen cukup datang ke Bank, dan akan direspon secara cepat.

Pihak Bank selanjutnya akan mengidentifikasi bagian mana yang bermasalah, dan dengan segera akan menginformasikan kepada konsumen. Namun sepanjang tidak ada kasus yang komplek, biasanya hal tersebut akan mampu diselesaikan dalam waktu maksimal 7×24 jam.

 

– Masih Rancu

 

Namun Bayu menilai, sebenarnya e-tilang yang dimaksud polisi itu, menurutny masih rancu. Kalau yang dimaksud adalah bayar tilang melalui Bank atau ATM, maka sebenarnya itu bukan E-tilang, ya sekedar pembayaran melalui jaringan perbankan elektronik saja.

Kalau benar-benar bicara E-tilang, seharusnya ada integrasi antara E-KTP dan SIM yang seharusnya juga sudah terdata base, fully integrated dengan sistem pembayaran bank.

“Nah saat ini, saya denger memang ada aplikasi ponsel yang dikembangkan khusus untuk tilang, tapi pelaksanaan di daerah mungkin akan berbeda, termasuk pemahaman dan aplikasinya,”Imbuhnya, Jumat (18/8).

Menurut Bayu Idealnya e-tilang ini, seharusnya dikembangkan aplikasi macam go-jek dengan go-pay nya. Jadi pelanggar lalin, semacam top up, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Dari beberapa berita tentang e-tilang yang pernah ia baca, antara beberapa daerah juga masih belum seragam. Ia tidak mengerti apa ini aplikasi dari pusat ke daerah, atau dari daerah punya kewenangan untuk jalankan masing masing masing.

“Harusnya ada keseragaman, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan e-tilang, bukan hanya bayar denda via ATM, itu bukan e-tilang namanya,” ujarnya.

Termasuk klaim e-tilang di pn semarang, pakai website, tapi ternyata cuma pengumuman saja tidak ada pegembangan sistemnya. Itu saja pengumuman lewat file pdf yang bisa diunduh. kalo ini ini yang dimaksud e-tilang, ia khawatir masih jauh dari itu.

Jadi menurut Bayu, poinya kalau ada embel embel Electronic seharusnya berhubungan dengan Integrated Database System, dimana akan ada pertukaran data antar jaringan, atau sering disebut dengan Electronic Data Interchange (EDI), yang pada akhirnya akan mempercepat pengambilan keputusan, dan memudahkan End-User.

Tidak hanya itu, sistem pembayaran, idealnya juga mulai dikembangkan mandiri, karena Banking dan Bank adalah hal yang berbeda. Bisa saja sebenarnya mengembangkan pembayaran yang tidak melibatkan Bank, tapi biasanya hal itu kan terbentur pada peraturan, apalagi di instansi pemerintahan.

(*)

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tribun Jateng, Rabu 23 Agustus 2017 pada Kolom Liputan Khusus.

 

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

[+] kaskus emoticons nartzco

%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas